Kami menyediakan berbagai simulasi kredit, dari kredit mobil, kredit rumah, kpr, kartu kredit dan lain-lain. Simulasi pinjaman bisa juga dilakukan di sini.

Bank Sentral Memberi Warning pada P2P Lending di Vietnam

Industri P2PL (Peer to Peer Lending) yang digerakkan oleh perusahaan-perusahaan fintech (financial technology) saat ini telah merambah di kawasan Asia. Dari tahun ke tahun, layanan P2PL ini berkembang pesat yang ditunjukkan dengan semakin banyaknya platform yang bertebaran di dunia maya.

Di satu sisi, layanan P2PL ini menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman selain dari lembaga perbankan. Dengan proses cepat dan mudah, layanan P2PL ini cepat sekali berkembang dibandingkan layanan kredit pada perbankan yang memang membutuhkan syarat-syarat tertentu, yang sebagian tak bisa dipenuhi oleh kebanyakan masyarakat, terutama dari golongan kelas menengah ke bawah. Namun di sisi lain, perkembangan layanan P2PL ini justru menimbulkan masalah baru yang berdampak finansial dan juga sosial.

Vietnam merupakan salah satu negara dengan perkembangan industri P2PL yang cukup pesat. Namun faktanya, industri P2PL itu tidak memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, tetapi justru menimbulkan permasalahan yang meresahkan masyarakat. Bank Negara Vietnam (SBV) sebagai bank sentral pemegang otoritas tertinggi dalam hal kebijakan dan peraturan keuangan memberikan warning pada para penyedia layanan P2PL. Berikut beberapa alasan pemberian warning tersebut.

  • Ilegal

Perkembangan bisnis pinjaman online yang dikemas dalam platform Peer to Peer Lending semakin pesat di Vietnam. Pada awal tahun 2019 ini, jumlah perusahaan fintech yang meluncurkan platform P2PL sudah mencapai 40 perusahaan.

Platform P2PL berperan sebagai jembatan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan peminjam melalui aplikasi. Tak bisa dipungkiri, layanan pinjaman online ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan pinjaman online melalui platform P2P ini.

Sayangnya, Vietnam belum memiliki perangkat hukum yang mengatur tentang layanan P2PL sehingga rawan disalahgunakan untuk memobilisasi modal. Sebab itulah, layanan P2PL di Vietnam tergolong ilegal. Dalam mekanismenya, perusahaan fintech yang menyediakan platform P2PL hanya berperan sebagai mediator saja, mereka tidak bertanggung jawab jika terjadi perselisihan antara pemberi pinjaman dengan peminjam. Tidak ada peraturan hukum yang melindungi hak-hak dari pemberi pinjaman dan si peminjam. Jika terjadi perselisihan, di mana peminjam tidak bisa mengembalikan pinjamannya kepada pemberi pinjaman, maka negara tidak bisa mengambil tindakan karena tidak di bawah kendali negara.

Aksi mobilisasi modal melalui lembaga kredit seharusnya mengikuti Undang-Undang tentang Lembaga Kredit dan Undang-Undang tentang Bank Negara Vietnam. Namun faktanya, pinjaman online melalui P2P dianggap sebagai transaksi sipil karena mekanismenya berada di luar yurisdiksi kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

  • Praktik rentenir gaya baru

Di balik kemudahan dan kecepatan proses yang ditawarkan oleh pinjaman online melalui platform P2P, disadari atau tidak terjadi praktik rentenir gaya baru. Bagaimana tidak? Dalam pinjaman online P2P, peminjam dieksploitasi dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi, jauh melebihi batas suku bunga yang diperkenankan secara hukum yakni 20 persen per tahun.

Dalam praktiknya, peminjam yang mengajukan pinjaman sebesar VND 10 juta harus mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya total sebesar VND 13,91 juta dalam jangka waktu 30 hari. Dari selisih pengembalian dan pinjaman pokoknya dapat diketahui bahwa tingkat suku bunga yang dibebankan adalah 39,1 persen sebulan. Inilah bentuk penyimpangan dari layanan pinjaman online P2P yang dirasa mampu memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman, tetapi justru menyengsarakan kemudian.

  • Penyesatan informasi tentang keuntungan P2PL

Untuk menarik minat masyarakat terhadap suatu produk atau layanan, umumnya perusahaan melakukan promosi yang salah satunya menampilkan iklan di berbagai media. Demikian pula yang dilakukan oleh perusahaan fintech pengelola platform pinjaman P2P. Mereka memasang iklan untuk menarik minat masyarakat agar mengajukan permohonan pinjaman. Sayangnya, iklan yang ditampilkan cenderung memberikan informasi palsu yang menyesatkan tentang keuntungan dan risiko yang mungkin ditanggung baik oleh pemberi pinjaman dan juga peminjam.

Perusahaan fintech pengelola platform pinjaman P2P umumnya hanya mengedepankan informasi tentang kemudahan proses dan syarat ringan untuk memperoleh pinjaman. Mereka seolah menafikan adanya risiko dan ancaman kerugian yang mungkin muncul dan ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu pemberi pinjaman dan peminjam. Informasi tentang risiko saat bergabung dalam platform pinjaman P2P seolah sengaja dikaburkan dengan informasi berbagai kemudahan yang diperoleh.

Dalam praktik pinjaman online melalui platform P2P, pemberi pinjaman dan peminjam belum tentu mengetahui dengan benar dan pasti tentang segala risiko yang mungkin terjadi. Misalnya, jika terjadi perselisihan di mana peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman dalam waktu 30 hari, bisa saja pemberi pinjaman kehilangan uangnya. Sementara atas pinjaman yang diterimanya, peminjam tidak mengetahui tingkat suku bunga yang dibebankan padanya. Jika peminjam belum bisa mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang ditentukan, risiko teror bahkan ancaman kriminalisasi akan dihadapi oleh peminjam.

  • Berpotensi menyebabkan ketidakstabilan sosial ekonomi

Layanan pinjaman online P2P berpotensi menyebabkan ketidakstabilan sosial ekonomi. Inilah penyebab lain yang mendorong bank sentral Vietnam memberikan warning pada pinjaman P2P. Platform P2P bekerja mengumpulkan dana dari investor yang berperan sebagai pemberi pinjaman. Jika dana telah terkumpul sesuai atau mendekati jumlah yang diajukan oleh peminjam, maka dana tersebut baru akan diberikan kepada peminjam. Inilah yang disebut dengan mobilisasi dana atau modal yang rawan penyimpangan.

Benar saja. Tidak adanya kerangka hukum tentang praktik P2P ini di Vietnam memicu terjadinya penyimpangan yang berisiko ekonomi dan sosial. Bercermin dari P2P di Cina, di mana banyak perusahaan fintech P2PL yang beralih ke kegiatan ilegal, sehingga mengakibatkan kebangkrutan. Bukannya bertanggung jawab, perusahaan-perusahaan tersebut justru melarikan dana investor. Ketiadaan peraturan hukum yang melindungi hak-hak para pihak baik investor atau pemberi pinjaman dan peminjam justru memberi ruang yang lebih luas bagi perusahaan fintech ‘nakal’ untuk melakukan kecurangan.

Sebagai langkah antisipatif, bank sentral Vietnam mengimbau kepada setiap warga negaranya untuk berhati-hati dalam berpartisipasi pada layanan pinjaman online P2P. Tak hanya itu, bank sentral Vietnam juga mengarahkan warga negaranya yang membutuhkan pinjaman untuk mengajukan pinjaman pada lembaga perbankan atau lembaga kredit yang berada di bawah pengawasan pemerintah setempat. Bank sentral Vietnam juga berusaha untuk merumuskan kerangka hukum yang mengatur tentang layanan pinjaman P2P agar memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat baik yang bertindak sebagai investor maupun peminjam.

Artikel Terkait

Demikianlah artikel tentang bank sentral memberi warning pada P2P Lending di Vietnam, semoga bermanfaat bagi Anda semua.



Apa itu Rekonsiliasi Bank? Definisi Rekonsiliasi Bank
Mengapa Pinjaman Online (Pinjol) Adalah Utang yang Buruk?
Apa Pertimbangan Bank ketika Akan Memproses KPR
Kartu Kredit Bank BNI
Bank Apa yang Termasuk Kategori BUKU 3?
Definisi Bank Wakaf Mikro
Risiko Ketika Meminjam di Pinjaman Online (Pinjol)
Apa Itu ‘Bank Stress Test’?
Mengapa Pinjaman Online (Pinjol) Adalah Utang yang Buruk?
Bagaimana Cara Memilih Bank di Indonesia?


Bagikan Ke Teman Anda