Perbedaan Utama Redenominasi, Sanering, dan Devaluasi

Kurang lebih 5 tahun lalu, pemerintah melalui Bank Indonesia pernah memunculkan rencana melakukan redenominasi. Rencana ini gaungnya cukup kuat kala itu. Bahkan pemerintah sudah berani merancang tahapan redenominasi yang terbagi dalam tiga bagian.

Tahap pertama adalah persiapan yang berlangsung sepanjang tahun 2013. Tahap berikutnya merupakan proses transisi yang berlangsung selama dua tahun, antara 2014-2016. Tahap terakhir adalah penyelesaian yang berlangsung sejak 2017 sampai 2020.

Faktanya, rencana redenominasi seolah menguap begitu saja. Pergantian pemerintahan dan kondisi ekonomi menjadi faktor menguapnya rencana redenominasi. Ditambah lagi gonjang ganjing politik selama satu tahun terakhir makin membuat rencana ini tersimpan lebih dalam.

Namun sebagai pengetahuan, Anda harus paham apa yang dimaksud dengan redenominasi. Karena ternyata masih banyak masyarakat kita yang belum bisa membedakan redenominasi dengan sanering dan devaluasi.

Untuk lebih memahami apa itu redenominasi dan apa perbedaannya dengan sanering dan devaluasi, mari simak ulasan di bawah ini.

Redenominasi

Pengertian mudah dari redenominasi adalah penyederhanaan. Maksudnya menyederhanakan mata uang yang berlaku saat itu dengan mengurangi jumlah angka nolnya saja. Proses ini sama sekali tidak mengurangi nilai dari pecahan uang tersebut.

Ambil contoh pecahan terbesar dalam rupiah adalah Rp 100.000. Melalui proses redenominasi, maka akan disederhanakan menjadi Rp 100 dengan menghilangkan tiga angka nol di belakangnya. Namun, nilai 100 rupiah setelah redenominasi itu sama dengan 100.000 rupiah sebelum redenominasi.

Artinya, jika Anda biasa membeli seporsi bakso harganya Rp 10.000, setelah redenominasi maka harga untuk hal yang sama adalah Rp 10. Sehingga dalam proses redenominasi tidak ada penurunan harga atau daya beli. Karena yang berubah hanya jumlah angka nol saja, bukan nilai dari pecahan uang tersebut.

Karena tujuan dari redenominasi adalah mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi. Termasuk juga membantu para akuntan dalam menyelesaikan data keuangan perusahaan.

Namun demikian, proses redenominasi baru bisa dilakukan jika kondisi ekonomi dalam keadaan stabil. Termasuk juga kestabilan kondisi politik. Karena situasi politik yang tidak stabil cenderung bisa berakibat negatif bagi perekonomian nasional secara makro.

Sekadar info, Indonesia saat ini berada di peringkat kedua dalam hal pecahan (denominasi) terbesar di wilayah ASEAN. Peringkat pertama adalah Vietnam dengan pecahan terbesar 500.000 dong. Sementara pecahan terbesar di Indonesia adalah 100.000 rupiah. Denominasi yang besar ini membuat rupiah dipersepsikan bernilai tukar sangat rendah dibanding mata uang regional.

Sanering

Bagi mereka yang pernah merasakan hidup di era 1950-an dan 1960-an pasti tahu apa yang dinamakan dengan sanering. Tercatat pemerintahan saat itu melakukan 3 kali sanering, yaitu pada 1950, 1959, dan 1965. Kondisi ekonomi saat itu bisa dibilang kacau balau.

Apa yang dimaksud dengan sanering hingga terjadi kekacauan pada saat itu? Sanering adalah proses pemotongan nilai uang yang beredar di masyarakat. Seperti saat terjadi sanering pada Agustus 1959. Pemerintah menurunkan nilai uang pecahan Rp 500 bergambar macan menjadi Rp 50. Pun mengurangi nilai pecahan Rp 1.000 bergambar gajah menjadi Rp 100.

Akibatnya, uang yang ditabung selama bertahun-tahun menjadi tidak ada harganya. Semuanya hanya tinggal 10 persen saja. Kerusuhan pun tak terelakkan. Terutama karena tidak adanya proses sosialisasi sehingga informasi tidak merata diterima ke seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan sanering terpaksa dilakukan pemerintah karena terjadinya hiperinflasi. Terjadi lonjakan harga barang-barang dan berlebihnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sebagai bayangan, pada 1965 saat terjadi sanering jilid ketiga, angka inflasi sempat menyentuh 635,5%.

Rakyat pun terjepit. Daya beli menurun karena harga-harga melonjak naik sementara pendapatan rakyat justru berkurang akibat pemotongan nilai rupiah. Biasanya bisa membeli 1 kg telur dengan harga Rp 1.500, setelah sanering Anda tidak bisa membeli jumlah yang sama dengan uang 150 rupiah. Sudah terbayang betapa buruknya dampak dari sanering?

Devaluasi

Jika sanering merupakan pemotongan nilai uang dalam negeri, devaluasi mengacu pada nilai tukar dengan mata uang asing. Prosesnya tak jauh berbeda. Pemerintah mengatur nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing untuk satu waktu tertentu. Devaluasi dilakukan karena ada kecenderungan penurunan nilai tukar mata uang lokal dengan mata uang asing.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, setidaknya pernah dilakukan empat kali devaluasi. Pertama pada 21 Agustus 1972. Saat itu pemerintahan orde baru mendevaluasi nilai tukar rupiah dari Rp 378 menjadi Rp 415 per 1 dolar AS.

Devaluasi kedua terjadi pada 15 November 1978. Masih sama-sama di bawah kendali menteri keuangan Ali Wardhana, pemerintah menurunkan nilai tukar rupiah dari Rp 415 menjadi Rp 625 untuk 1 US$.

Dua proses devaluasi berikutnya terjadi saat menkeu dijabat Radius Prawiro. Tepatnya pada 30 Maret 1983 saat menurunkan nilai tukar rupiah dari Rp 702 menjadi Rp 970 per 1 US$. Kemudian pada 12 September 1986 saat mendevaluasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari Rp 1.134 menjadi Rp 1.664.

Tujuan pemerintah melakukan devaluasi karena ingin memperbaiki posisi balance of payment, balance of trade, dan balance of equilibrium. Selain itu juga pemerintah berupaya agar nilai ekspor lebih tinggi dibanding impor, serta mendorong peningkatan produksi di dalam negeri.

Dalam jangka pendek, proses devaluasi diharapkan mampu membuat nilai tukar mata uang berlangsung dalam kondisi stabil. Sehingga perekonomian secara makro bisa berlangsung lebih lancar.

Artikel Terkait

• Seputar Redenominasi di Turki
• Apa Redenominasi Itu? Apa Dampaknya?
• Apa Beda Redenominasi dan Sanering?
• Subprime Mortgage Crisis di Amerika, Bisakah Terjadi di Indonesia?

Demikianlah artikel tentang perbedaan utama Redenominasi, Sanering, dan Devaluasi, semoga bermanfaat bagi Anda semua.