Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Contoh Kewenangannya
Didirikan pada tahun 2012, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga Negara yang didirikan untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, sektor keuangan non bank, pasar modal, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 21/2011, mengatakan bahwa pembentukan OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat diselenggarakan secara teratur, adil, transparan, akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat, dan mampu menumbuhkan sistem keuangan berkelanjutan yang stabil.
OJK dibentuk sebagai lembaga yang independen, artinya bebas dan tidak terikat dengan lembaga pemerintah maupun swasta. Pada 31 Desember 2012 lalu, OJK telah secara resmi mengambil alih tugas pengawasan industri keuangan non bank dan pasar modal dari Kementerian keungan.
OJK tentu dibentuk dengan dibekali tugas dan wewenang yang harus dipertanggung jawabkan. Secara garis besar, OJK memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, fintech, dan lembaga keuangan lainnya.
Contoh wewenang OJK dalam sektor perbankan
Sebenarnya ada begitu banyak wewenang OJK terhadap sektor perbankan, diantaranya:
- Memberi izin untuk mendirikan bank dan kegiatan usaha bank.
- Mengatur dan mengawasi laporan bank.
- Menentukan siapa yang pantas menjadi nasabah bank.
- Menerima dan memproses laporan tentang hubungan transaksi bank dengan nasabah yang bermasalah.
- Membatasi jumlah pinjaman bank.
- Mengawasi sistem informasi debitur dan pengujian kredit.
- Mengawasi segala aspek kehati-hatian bank seperti tata kelola bank, hingga manajemen risiko.
Contoh wewenang OJK dalam pasar modal
Dalam melaksanakan fungsi bidang pengawasan sektor pasar modal, OJK mempunyai wewenang untuk:
- Melakukan pelaksanaan Protokol Manajemen Krisis di pasar modal.
- Menyusun aturan dan ketetapan akuntansi di bidang pasar modal.
- Melakukan pengembangan, analisis serta pengawasan pasar modal, termasuk pasar modal syariah.
- Melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pihak yang mendapat izin dari OJK untuk bergerak pada pasar modal.
- Dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, maupun sektor jasa keuangan, OJK berwenang untuk membuat perintah tertulis, menunjuk, ataupun menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak atau lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal.
- Menyelidiki dan melakukan pembelaan hukum terhadap konsumen Pasar Modal dengan mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen.
- Mencabut izin suatu perusahaan Pasar Modal jika terbukti melanggar regulasi yang telah ditetapkan OJK.
Ini semua dilakukan OJK demi menjamin keamanan masyarakat. Dan jika Anda ingin melakukan investasi di Pasar Modal, pastikan lembaga penyelenggara investasi yang Anda pilih telah terdaftar dan mendapat izin OJK agar investasi Anda terjamin keamanannya.
Contoh wewenang OJK pada sektor Perasuransian
Dalam sektor perasuransian, OJK dalam kedudukannya mewakili para kreditur. Yang memiliki wewenang untuk melakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan Asuransi ke Pengadilan Niaga. Pengajuan permohonan ini dapat dilakukan jika seluruh persyaratan kepailitan telah terpenuhi dan belum ada pengajuan permohonan sebelumnya. Ini juga dilakukan demi melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Secara garis besar, OJK berperan dalam Asuransi untuk mengawasi jalannya kepailitan Perusahaan Asuransi hingga tahap likuidasi. Ini berguna untuk memastikan bahwa Perusahaan Asuransi tersebut telah melunasi segala kewajibannya terhadap kreditur.
Contoh wewenang OJK dalam industri Fintech
- Mengawasi dan mengatur jalannya perusahaan Fintech.
- Melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data di perusahaan Fintech.
- Menetapkan aturan terkait batasan pemanfaatan data konsumen.
- Memberi izin legal pada perusahaan Fintech yang telah memenuhi standar OJK.
- Memblokir perusahaan Fintech ilegal yang dapat membahayakan masyarakat maupun konsumen.
Dan masih banyak lagi contoh-contoh kewenangan OJK pada lembaga keuangannya lainnya. Dapat disimpulkan, OJK dalam kiprahnya memiliki tanggung jawab untuk mengatur, memeriksa, mengawasi, bahkan menyelidiki segala kegiatan di sektor keuangan yang mencakup perbankan maupun non perbankan. Perbankan yang bernaung dibawah OJK adalah seluruh bank di Indonesia baik konvensional maupun syariah. Sedangkan untuk sektor non perbankan meliputi lembaga-lembaga keuangan yang menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, seperti investasi, pasar modal, asuransi, leasing, pembiayaan, hingga fintech.
Artikel Terkait
- Contoh Spin Off
- Contoh Keunggulan Koperasi yang Tidak Dimiliki Badan Usaha Lainnya
- Apa Itu Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)?
- Apa Itu Contribution Margin: Pengertian dan Cara Menghitungnya
Demikianlah artikel tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan contoh kewenangannya, semoga bermanfaat bagi Anda semua.