Perbedaan UMR VS UMK

Pengetahuan Umum,
#perbedaan #UMK #umr

Sebagai karyawan, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah UMP, UMR dan UMK. Terutama bagi kalian yang kini sedang mencari lowongan pekerjaan, banyak yang menjanjikan upah sesuai dengan UMR yang berlaku. Lalu apa sih perbedaan UMR vs UMK? Mengapa banyak yang menuliskan di deskripsi lowongan pekerjaan bahwa gaji sesuai UMR/UMK. Nah, pada penjelasan berikut ini kami akan menjelaskan lebih lengkap perbedaan UMR vs UMK sehingga dapat membantu kamu dalam memahami standar gaji yang sesuai dengan kebutuhan kamu sehari-sehari sesuai gaji yang ditetapkan.

Apa Itu UMR, UMP dan UMK

Upah Minimum merupakan upah atau gaji yang telah ditetapkan pemerintah kepada karyawan atau pegawai di sebuah badan usaha yang terdiri dari upah pokok bulanan, termasuk uang makan, uang transport, tunjangan tetap, tunjangan kesehatan, asuransi, dan lain-lain.

UMR adalah Upah Minimum Regional yang ditetapkan oleh Gubernur di setiap wilayah Provinsi. Dahulu UMR masih emnjadi acuan dalam penetapan nominal gaji yang diterima karyawan, namun sesuai dengan peraturan kementerian ketenagakerjaan yang baru digantikan oleh UMP dan UMK.

UMR (Upah minimum regional) yang cakupannya ada di seluruh wilayah dalam satu provinsi, baik itu di kabupaten atau kota. UMK merupakan upah yang tercangkup dalam satu wilayah dan penetapannya dipengaruhi oleh otonomi daerah itu sendiri.

Perbedaan UMR VS UMK

Perbedaan UMR vs UMK merujuk pada pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep-226/MEN/2000, ada beberapa perubahan istilah Upah Minimum Regional diantaranya sebagai berikut :

Istilah-istilah di atas kemudian diperluas kembali di pasal sebagai berikut :

Istilah UMR sudah diganti dengan istilah UMP, yaitu Upah Minimum Provinsi dan UMK, yaitu Upah Minimum Kabupaten. UMR masih banyak dikenal sebagai upah minimum di suatu provinsi bagi sebagian masyarakat. UMR dan UMK dapat diketahui dengan mudah karena informasinya dapat diakses di situs resmi kementerian ketenagakerjaan maupun badan pusat ketenagakerjaan.

Jadi, perbedaan istilah UMR vs UMK hanya pada pembaruan istilah upah minimum regional tidak lagi digunakan dan diganti dengan istilah yang lebih spesifik per tingkatan provinsi dan kabupaten atau kota.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Penetapan UMR dan UMK

Apabila seorang karyawan tidak mendapatkan gaji sesuai dengan ketetapan pemerintah daerah, maka karyawan tersebut berhak mengambil jalur hukum atas pelanggaran ini. Adapun prosesur penyelesaian ini sudah diatur di dalam  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam menghasilkan keputusan antar perusahaan dan karyawan.

  1. Karyawan dapat mengajukan perundingan antara perwakilan karyawan dengan perusahaan agar mendapatkan hasil yang terbaik dari kedua belah pihak dengan cara musyawarah untuk mencapai keputusan yang sama-sama menguntungkan. Cara tersebut disebut perundingan bipartite.
  2. Setelah melewati tengat waktu 30 hari, apabila kesepakatan antara kedua belah pihak masih belum ada kesepakatan maka dilakukan perundingan tripartite yang melibatkan perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan. Untuk mencapai tahap ini, maka karyawan perlu menyiapkan bukti-bukti yang kuat untuk melapor ke Dina Ketenagakerjaan. Sertakan semua bukti yang sebelumnya telah dirundingkan jika belum ada kesepakatan baik dari kedua belah pihak.
  3. Apabila setelah melakukan perundingan tripartit belum ada hasil yang bisa memuaskan bagi kedua belah pihak, maka salah satu bisa mengambil jalur pengadilan.

Setelah mengetahui perbedaan dari umr vs umk ini, sampai sini Anda sudah mengetahui berapa upah minimum di daerah Anda masing-masing. Dan perusahaan wajib memberikan upah sesuai UMR yang berlaku.

Artikel Terkait

Demikianlah artikel tentang perbedaan UMR dab UMK, semoga bermanfaat bagi Anda semua.