Iuran BPJS Naik, Begini Caranya Turun Kelas

Putusan kenaikan iuran BPJS yang mulai efektif diberlakukan pada 1 Januari 2020 meresahkan banyak masyarakat. Dipandang sebagai asuransi murah yang disediakan pemerintah dan dapat dijangkau oleh kalangan menengah kebawah, kenaikan ini dinilai sangat membebani. Apalagi dengan pelayanan yang banyak mendapatkan keluhan karena tidak maksimal.

Meski mendapatkan protes keras dari berbagai kalangan masyarakat, media, dan bahkan sempat ditolak oleh DPR RI, keputusan telah disahkan dan tarif BPJS resmi dinaikkan. Pada putusan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019, tercatat bahwa kenaikan berlaku untuk semua kelas.

Dalam Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019, dikatakan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan berlaku bagi peserta bukan pekerja dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Alasan dari kenaikan ini berbunyi “Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.”

Penyebab Kenaikan Tarif BPJS

Kebijakan untuk menaikkan tarif BPJS Kesehatan hingga 100% adalah solusi untuk menutup defisit BPJS hingga Rp 77 triliun. Apa yang menyebabkan angka defisit begitu besar hingga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan demikian?

• Rasio Klaim

Sepanjang tahun 2018, rasio klaim peserta BPJS selalu di atas 100 persen, jauh melebihi jumlah ideal yang seharusnya di angka 90 persen saja. Dari total iuran Rp 8,9 triliun yang masuk tahun lalu, jumlah klaimnya mencapai Rp 27,9 triliun.

• Ketidakdisiplinan Peserta JKN

BPJS Kesehatan bersama dengan BPJS Ketenagarkerjaan berada di bawah naungan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Sikap peserta JKN yang tidak disiplin ternyata juga turut menyebabkan defisit yang dialami lembaga ini.

Melakukan pendaftaran hanya saat sakit saja, dan setelah mendapatkan pengobatan murah lalu sembuh total mereka berhenti melakukan pembayaran. Kerugian sisa perawatan yang belum dibayarkan harus ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

• Pembayaran Tidak Lancar

Tidak hanya sering mangkir bayar setelah sehat, pembayaran iurann peserta BPJS rata-rata juga tidak lancar hingga menumpuk tunggakan. Selama tahun 2016-2018, jumlah tunggakan iuran BPJS yang belum dibayarkan mencapai Rp 15 triliun.

• Beban Pembiayaan Penyakit

Banyak peserta BPJS yang mengalami penyakit katastropik (berbiaya tinggi). Dari tahun ke tahun, beban biaya perawatan penyakit tersebut semakin meningkat. Jika iuran tidak dinaikkan, sama saja dengan menambah berat beban lembaga BPJS.

Berapa Tarif BPJS yang Baru?

Per bulan September 2019, jumlah peserta program JKN tercatat sebanyak 221,23 juta orang, lebih dari separuh total jumlah penduduk Indonesia. Inilah total kenaikan biaya yang harus ditanggung oleh para peserta.

Sumber: Peraturan Presiden No 75 Tahun 2019 tanggal 20 Oktober 2019

Turun Kelas, Solusi Kenaikan Tarif BPJS

Naiknya iuran BPJS Kesehatan hingga 2 kali lipat memang sudah ditetapkan dan tidak bisa dirubah lagi. Namun bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan jumlah iuran baru, mereka bisa menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Alternatif solusi yang ditawarkan oleh lembaga BPJS Kesehatan adalah dengan cara turun kelas.

Sayangnya, tidak semua peserta bisa mengajukan turun kelas agar jumlah iurannya lebih murah. Menurut situs resmi BPJS Kesehatan, hanya peserta yang sudah terdaftar minimal selama satu tahun saja yang bisa mturun kelas. Selain itu penurunan kelas juga harus dilakukan oleh semua anggota keluarga yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga yang sama.

Artinya, peserta yang awalnya kelas I bisa turun ke kelas II dan selanjutnya, bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Perubahan kelas ini akan diberlakukan satu bulan setelah penetapan.

Bagaimana Cara Mengajukan Turun Kelas?

Sebelum mengajukan penurunan kelas BPJS ke lembaga terkait, siapkan dulu beberapa dokumen yang diperlukan seperti Kartu Keluarga, KTP, serta fotokopi keduanya. Apabila peserta belum melakukan autodebet ke rekening tabungan, maka bawa buku rekening dan siapkan fotokopinya. Mitra bank BPJS Kesehatan antara lain adalah BRI, BNI, BCA, dan Mandiri.

Ada 5 kanal yang bisa dihubungi untuk meminta penuruna kelas, antara lain:

1. Aplikasi mobile JKN
2. Nomor telepon BPJS Kesehatan Care Center di 1500 400
3. Mengunjungi Mobile Customer Service BPJS Kesehatan sesuai dengan tempat dan tanggal yang telah ditentukan.
4. Datang ke Mall Pelayanan Publik
5. Mengunjungi Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat lalu mengisi formulir yang disediakan.

BPJS Kesehatan vs Asuransi Swasta

Iuran BPJS Kesehatan relatif lebih murah jika dibandingkan dengan iuran asuransi swasta. Karena itulah BPJS juga lebih mudah diakses kalangan menengah ke bawah, bahkan digratiskan untuk masyarakat miskin melalui BPJS-KIS (Kartu Indonesia Sehat). Namun karena tarifnya yang murah pula banyak keluhan dari masyarakat tentang buruknya pelayanan yang diberikan petugas kesehatan pada peserta BPJS.

Dengan adanya kenaikan tarif, diharapkan peserta BPJS mendapatkan pelayanan yang lebih baik pula. Dari segi biaya, BPJS kesehatan memang lebih terjangkau. Sehingga bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah, alternatif terbaik mereka adalah meminta penurunan kelas jika kenaikan tarif dirasa memberatkan.

Iuran asuransi swasta sendiri bisa berkali-kali lipat lebih mahal dari BPJS, sehingga sangat sedikit golongan yang mampu menggunakan layanannya. Mengingat BPJS Kesehatan adalah asuransi resmi pemerintah yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, diharapkan kenaikan tarif sejalan dengan peningkatan layanan, baik itu keramahan petugas, kualitas obat, dan kecepatan tindakan.

Artikel Terkait

• Perbedaan Lembaga Pembiayaan dengan Perusahaan Asuransi
• Perbedaan Asuransi dan Reasuransi
• Apa Itu Asuransi Penyakit Kritis?
• Definisi Polis Asuransi

Demikianlah artikel tentang caranya turun kelas BPJS, semoga bermanfaat bagi Anda semua.