Peserta BPJS Ketenagaankerjaan Bisa Mengajukan KPR dengan DP 1%

Rumah merupakan kebutuhan bagi semua orang, namun tidak semua orang memilikinya. Harga rumah kian melambung dari waktu ke waktu sehingga bagi masayarakat yang berpenghasilan rendah merasa kesulitan untuk membeli rumah. Memang kini permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya sistem KPR dimana membeli rumah dapat dilakukan dengan cara mencicil. Tetapi besarnya uang muka yang berkisar 15-30 % masih dirasa berat bagi sebagian masyarakat.

Ada kabar baik bagi Anda karena sekarang BPJS ketenagakerjaan telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan fasilitas DP KPR hanya 1% saja dari harga rumah. Melalui program MLT (Manfaat Layanan Tambahan) dari BPJS, maka seluruh peserta BPJS ketenagakerjaan yang aktif dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kemudahan tersebut. Selain faslilitas tersebut, MLT juga menyediakan fasilitas bidang properti lainnya, seperti PUMP (Pinjaman Uang Muka Perumahan), PRP (Pinjaman Renovasi Perumahan), dan kredit konstruksi bagi pengembang atau developer.

Fasilitas DP KPR 1% ini ditujukan untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan program satu juta rumah. Fasilitas ini diperuntukkan bagi seluruh peserta BPJS ketenagakerjaan baik yang termasuk kategori MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) maupun non-MBR. Jadi bayangkan saja jika sebuah rumah harganya sebesar Rp 250 juga, Anda hanya perlu menyiapkan uang muka sebesar Rp 2,5 juta saja. Cukup ringan bukan? Tentunya ada syarat dan ketentuan yang wajib diperhatikan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan fasilitas tersebut.

Syarat Pengajuan KPR DP 1%

Memahami seluruh persyaratan sebelum mengajukan permohonan akan mempermudah proses dan mencegah pengajuan ditolak. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan KPR DP 1% yaitu:

1. Belum memiliki rumah sendiri
2. Terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan minimal 1 tahun
3. Perusahaan tempat bekerja harus tertib administrasi dan iuran, serta tidak terdaftar sebagai Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) baik terhadap tenaga kerja maupun upahnya.
4. Permohonan peminjaman untuk renovasi rumah hanya diperbolehkan untuk rumah atas nama pekerja itu sendiri
5. Pemohon lolos verifikasi kredit dari bank penyalur yang bekerja sama dengan BPJS.

Saat ini bank yang telah bekerja sama adalah Bank Tabungan Negara (BTN). Namun ke depannya, BPJS akan berupaya untuk bekerja sama dengan bank lain baik bank pemerintah maupun bank pemerintah daerah.

Dokumen yang Dibutuhkan

Dalam mengajukan permohonan KPR DP 1% ini Anda harus menyiapkan beberapa dokumen agar bisa segera diproses. Dokumen tersebut antara lain:

• Melampirkan fotokopi kartu peserta BPJS ketenagakerjaan
• Melampirkan fotokopi KTP suami dan istri
• Fotokopi KK (Kartu Keluarga)
• Fotokopi NPWP suami-istri (boleh salah satunya) dan SPT tahunan bila ada
• Fotokopi akte nikah bagi yang sudah menikah
• Fotokopi akte kelahiran
• Fotokopi rekening tabungan selama 3 bulan terakhir
• Fotokopi slip gaji selama 3 bulan terakhir atau bisa juga SK (Surat Keterangan) penghasilan.

Prosedur Pengajuan

Ada tahapan yang harus dilalui sebelum dokumen yang diajukan diterima atau ditolak. Berikut ini merupakan tahapan prosedur dalam mengajukan permohonan KPR DP 1%.

1. Peserta atau pemohon mengumpulkan dan mempersiapkan berkas.
2. Pemohon mendatangi pihak bank yang bekerja sama (saat ini bank yang resmi bekerja sama yaitu bank BTN).
3. Verifikasi dan BI checking oleh pihak bank, dalam hal ini bank akan memeriksa seluruh data dan riwayat pemohon dalam peminjaman keuangan, kelancaran pembayaran kartu kredit dan tidak masuk dalam black list BI.
4. Pihak bank akan melakukan verifikasi ke BPJS – Setelah proses BI cheking dan verifikasi selesai, dokumen akan otomatis diajukan pihak bank ke pihak BPJS, untuk memastikan bahwa pemohon memang benar terbukti sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.
5. BPJS akan memberikan feedback kepada pihak bank, BPJS akan mengirimkan formulir persetujuan agar pihak bank segera memproses bila hasil verifikasi memang membenarkan kepesertaan pemohon.
6. Pengumuman keputusan final dari bank, dimana dokumen Anda bisa diterima atau ditolak. Seluruh proses bisa memakan waktu hingga 3 bulan, sehingga Anda diharapkan dapat bersabar hingga penetapan hasil keputusan.

Besarnya Bunga Pinjaman

Semua fasilitas dari program perkreditan pasti akan dikenakan bunga, termasuk fasilitas yang disediakan BPJS ketenagakerjaan. Suku bunga yang berlaku adalah suku bunga flat, yang merujuk pada Rate Bank Indonesia Reverse Repo (BI RR). Berikut besar bunga yang dikenakan untuk program KPR, PUMP, PRP dan kredit konstruki bagi developer.

1. KPR – Bunga yang dikenakan pada program KPR berbeda antara peminjam MBR dan non-MBR. Peminjam MBR dikenakan bunga sebesar 5%, sedangkan peminjam non-MBR dikenakan bunga sebesar BI RR + 3% selama maksimal 20 tahun.
2. PUMP – Program PUMP hanya berlaku untuk MBR dengan bunga BI RR + 3% selama maksimal 15 tahun.
3. PRP – Baik MBR maupun non-MBR dapat menikmati fasilitas ini, dan akan dikenakan bunga sebesar BI RR + 3% selama maksimal 10 tahun.
4. Kredit Konstruksi – Khusus bagi developer yang menggunakan fasilitas ini akan dikenakan bunga sebesar BI RR + 4%, dan besar pinjaman maksimal 80% dari RAB selama 5 tahun.

Fasilitas KPR DP 1% yang disediakan BPJS ketenagakerjaan ini dapat menjadi solusi yang meringankan bagi Anda agar dapat segera memiliki rumah. Namun Anda tetap harus menyesuaikan anggaran yang dikeluarkan dengan penghasilan agar keuangan Anda tetap sehat.

Artikel Terkait

• KPR BCA, Salah Satu KPR Terbaik yang Patut Dipertimbangkan
• Bisakah Jual Rumah KPR Sebelum Lunas?
• Apa Kerugian Melunasi KPR Sebelum Waktunya?
• Sebaiknya Ambil KPR Tenor Pendek atau KPR Tenor Panjang?

Demikianlah artikel tentang peserta BPJS Ketenagaankerjaan bisa mengajukan KPR dengan DP 1%, semoga bermanfaat bagi Anda semua.